Pada Selasa 30 Maret lalu, Pimpinan STIE Ahmad Dahlan Jakarta bertandang ke Menteri Kehutanan RI. Pimpinan STIE AD Jakarta diterima langsung oleh Zulkifli Hassan, SE, MM di ruang kerja. Dalam pertemuan selepas sholat Ashar, Prof. Dr. Fathurrahman Djamil selaku Ketua STIE AD didampingi Puket I, Mukhaer Pakkanna, SE,MM dan Koordinator Program Pascasarjana Keuangan Syariah, Yayat Sujatna, SE, M.Si serta didamping Sekertaris Mejelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Syafrudin Anhar, SE, MM, yang juga sebagai dosen STIE AD Jakarta.

 

Dalam peremuan itu, ada tiga agenda penting, yakni, meminta kesediaan Menhut RI untuk menyampaikan Orasi Wisuda pada Sabtu 24 Maret 2010 dan meminta kesediaan untuk menjadi Dewan Penyantun STIEAD Jakarta. Kedua keinginan itu disambut baik oleh Menhut RI. Namun, yang paling penting dari hal itu adalah, keinginan untuk terus membantu Muhammadiyah, terutama berkaitan aspek pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Pada kesempatan itu, Pimpinan STIEAD menyampaikan beberapa pokok pikiran, pertama, Meningkatnya hasil devisa hutan, tampaknya kurang memiliki spillover effect bagi masyarakat sekitarnya.  Agar masyarakat sekitar terlibat, maka sejak 1998, menawarkan sistem hutan kemasyarakatan. Namun, konsep tersebut tampaknya masih kurang mengedepankan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan. Masyarakat hanya diajak, dan bukan masyarakat yang menentukan sistem pengelolaan hutan. Kemudian di tahun 2003, dikeluarkan kembali pencanangan social forestry oleh pemerintah, yang konsepnya kelihatanya tidak jauh beda dengan konsep hutan kemasyarakatan.

Kedua, Oleh karena tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan pengelolaan hutan belum optimal. Sampai 2014 Dephut menargetkan untuk membangun 1.250.000 hektar hutan rakyat. Bahkan telah  menyediakan dana sebesar Rp 12 triliun yang berasal dari Dana Reboisasi (DR) dan dikelola oleh Badan Layanan Umum-Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU-P3H). Dana itu nantinya akan menjadi dana pemdamping kredit pengelolaan hutan tanaman rakyat (HTR) tersebut. Ketiga, Dalam rangka optimaliasasi pemanfaatan hutan tanaman rakyat, sejak tahun 2009, Menteri Kehutanan menggagas pola pengelolaan hutan berbasis syariah.  Menyambut gagasan itu, maka pengelolaan hutan harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal.

Dalam konteks prinsip syariah dalam pemanfaatan hutan tanaman rakyat, Pimpinan STIEAD menyampaikan Term of Reference (TOR) tentangpola-pola pengembangan hutan berbasis syariah terutama dari sisi aspek pembiayaan. Dalam kaitan itulah, STIEAD mengusulkan program  Pola Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat Yang Bernilai Tambah Berdasarkan Prinsip Syariah.