EFEK EKONOMI POLITIK HARGA MINYAK

Satu-satunya komoditas yang memiliki resonansi global hanyalah persoalan minyak. Harga minyak merupakan fakta ekonomi sekaligus fakta politik yang saling berkelindan. Dikatakan fakta ekonomi karena kenaikan harga minyak memiliki magnitude luar biasa, terutama dari sisi secondary round effects.


 

oilKenaikan harga minyak dapat meningkatkan devisa, namun di sisi lain dapat menyengsarakan rakyat. Trend kian ”liarnya” harga minyak dalam sebulan terakhir ini, dengan posisi net import yang terus melambung, Indonesia akan terus menerus memasok subsidi energi ke APBN agar harga domestik tidak mencekik. Tentu, dengan fakta ekonomi ini membuat budget negara kian kelimpungan. Konsekuensinya, dengan pertimbangan teori klasik opportunity cost, jelas alokasi dan distribusi anggaran ke sektor pembangunan sosial (social development) akan semakin mengerut.

            Pada fakta politik, harga minyak yang meroket bisa berimplikasi limbungnya stabilitas politik. Apalagi pada 2008, dianggap sebagai ”tahun pemanasan suhu politik” (political warming) karena pesta demokrasi nasional akan digelar kembali 2009. Pesta politik tersebut akan menjadi momen rekalkulasi politik, sehingga elite politik yang berkuasa saat ini diyakini akan bermain ”safety player” dan cenderung mengurangi tensi kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Andai   momen 2008 berjalan mulus (smooth), diperkirakan elite politik yang sedang berkuasa akan semakin mantap memperebutkan kursi kekuasaan.

             Jadi, kenaikan harga minyak merupakan batu ujian, yang jika tidak disiasati secara cerdas akan memerosokkan kredibilitas pemerintah. Kalaulah dikalkulasi, dengan tipikil pemerintahan SBY saat ini, berapapun tingginya harga minyak, pemerintah jelas lebih memilih kebijakan populis ketimbang mengambil langkah-langkah mengurangi subsidi BBM.

 

Menimbang Efek Ekonomi

            Sebagai faktor produksi, minyak merupakan komoditas strategis. Kenaikan harga minyak akan memicu cost push inflation akibat adanya imported inflation dari harga minyak internasional. Implikasinya, biaya total produksi kian terdongkrak. Komposisi jenis industri yang diperkirakan sangat terpukul adalah industri padat energi, misalnya, tekstil, semen, pabrik plastik dan industri manufaktur lainnya. Sementara sektor jasa, yakni transportasi (darat, laut dan udara) karena 99 persennya masih mengandalkan BBM akan empot-empotan. Bisa dibayangkan jika kenaikan harga minyak hingga US$ 100 per barel akan berkonsekuensi tergereknya harga minimal 50 persen. Dengan demikian, secara asimetris daya beli masyarakat (purchasing power parity) akan tertekan. Implikasinya, ”panen raya” jumlah orang miskin akan membumbung lagi.

            Pilihan opportunity cost, dengan tidak mengurangi subsidi alias menambah subsidi BBM dalam APBN 2008, jelas menggoncangkan budget kebijakan fiskal. Dalam data APBN 2008, pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 97,6 triliun dengan asumsi harga minyak dunia US$ 60 per barel dan lifting minyak 1,034 juta barel per hari (bph). Dengan demikian, kenaikan harga minyak sebesar US$ 40 per barel akan mendongkrak besaran subsidi energi, terutama BBM minimal sebesar Rp 40 triliun. Besaran tambahan subsidi ini melebihi subsidi nonenergi yang hanya sebesar Rp 22,28 triliun yang terdiri dari subsidi pangan Rp 6,6 triliun, pupuk Rp 7,51 triliun, subsidi benih Rp 725 miliar,  PSO Rp 1,68 triliun, dan kredit program Rp 2,14 triliun. Besaran pasokan subsidi energi ini juga nyaris sama alokasi anggaran pendidikan nasional yang 12,8 persen padai APBN 2008.

            Pilihan menambah subsidi adalah pilihan ekonomis yang dilematis. Kalau dikalkulasi, seperti yang dilansir penelitian Bank Indonesia (BI, 2007), bahwa setiap kenaikan harga minyak US$ 1 akan menambah penerimaan sekitar Rp 50 miliar. Artinya, jika kenaikan US$ 40 per barel berarti pos penerimaan memperoleh tambahan Rp 2 triliun. Namun, harap diingat produksi minyak Indonesia terus merosot. Net produksi hanya 900 ribu bph, sementara kebutuhan dan konsumsi minyak mendekati 1,3 juta bph sehingga perlu impor. Dalam kalkulasi Bappenas, penurunan produksi minyak sebesar 50 ribu bph ekuivalen dengan kehilangan pendapatan sebesar Rp 1,5 triliun.

            Dengan demikian, kenaikan harga yang diiringi menurunnya laju produksi tidak akan menambah devisa. Justru titik kurvanya terdongkrak jauh di atas titik keseimbangan, yang berarti akan memicu naiknya harga-harga barang dalam negeri, terutama industri yang memiliki konsumsi energi yang besar. Namun, karena adanya komitmen politik pemerintah sejak tahun 2005 yang telah menaikkan harga BBM rata-rata 105 persen ketika harga minyak mencapai US$ 60, diasumsikan kenaikan harga minyak dunia saat ini tidak akan mempengaruhi kenaikan harga domestik. Kendati memang diakui bahwa kebijakan fiskal dalam APBN-P 2007 dan APBN 2008 akan semakin kedodoran.

 

Efek Ekonomi-Politik

Mengingat minyak bukan semata faktor produksi ekonomi (economic resources), tapi juga faktor produksi politik (political resources), membuat elite politik semakin hati-hati mencermati dan membuat kebijakan terhadap trend kenaikan harga. Dalam kaitan komoditas minyak ini, teori ekonomi politik menjadi relevan. Ekonomi politik merupakan teori ekonomi yang diformulasi dengan didasarkan pada pertimbangan politik (Coparaso & Levine, 1996). Politik di sini bukan politik an sich, tapi juga politik yang dipengaruhi oleh latar budaya, sosial, dan lingkungan di mana kebijakan politik itu tumbuh. Ini artinya, kebijakan atau keputusan ekonomi sangat dipengaruhi oleh latar politik di mana ia hidup dan tumbuh (Mancur Olson, 1995). Dengan demikian, kebijakan ekonomi tidak menjadi otonom, liar dan rakus (free fight liberalism), tapi dideterminasi oleh variabel politik (political determinant).

Selama ini, kebijakan ekonomi cenderung liar karena hanya memakai ”kacamata kuda”. Ada banyak produk hukum dan perundang-undangan di bidang ekonomi kurang melibatkan bidang lain sehingga muncul overlapping dalam tataran operasional. Sebutlah contoh, pada kasus UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Cukup banyak instansi atau departemen lain, tersentak dan kaget tatkala UU tersebut dijalankan, termasuk Depdiknas, Depkes, Koperasi dan UKM, dan seterusnya. Di Depdiknas  misalnya, kaget kepalang tatkala muncul kebijakan liberalisasi pendidikan dengan dituangkannya Perpres 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka di Bidang Penanaman Modal. Ini menandakan bahwa keputusan ekonomi harus melibatkan keputusan politik secara komprehensif. 

Diakui bahwa ihwal kondisi harga minyak yang terus meroket, tentu diperlukan kalkulasi ekonomi untuk menghitung secondary round effects dari kenaikan itu. Namun, kalkulasi ekonomi sejatinya mempertimbangkan efek sosial-politik yang ditimbulkannya. Jika mempertimbangkan faktor politik kekuasaan, kebijakan-kebijakan yang muncul guna merespon kenaikan harga adalah kebijakan populis.

Artinya, kebijakan kenaikan harga BBM domestik tidak akan dilakukan pemerintahan SBY-JK karena adanya side effect atau pass-through effects (dampak berantai), seperti terhadap biaya produksi, inflasi, penurunan pertumbuhan, dan anjloknya pendapatan perkapita masyarakat. Namun konsekuensinya, pos anggaran pengeluaran lain akan tergerus, atau paling tidak, besaran penerimaan akan digenjot seiring besaran peningkatan subsidi BBM.

Hampir pasti bahwa pilihan politik yang dianggap paling rendah risikonya oleh pemerintahan SBY-JK adalah dengan tidak menaikkan harga. Demi menjaga smooth-nya perjalanan politiknya pada 2009, pilihan itu dianggap lebih tepat dari berbagai pilihan yang sangat berisiko. Namun, risiko sesungguhnya yang setidaknya mereka akan hadapi, pertama, mengorbankan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial, misalnya peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan publik, kesehatan, dan juga pembenahan infrastruktur publik, sedikit banyaknya akan tergerus. Kedua, memompa secara maksimal sumber-sumber penerimaan, misalnya, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak progresif, pajak barang mewah, dan lainnya. Ataukah mendongkrak secara optimal ekspor nonmigas, terutama batubara, gas, hasil hutan, pertanian, dan lainnya. Namun, risikonya adalah pemerintah berhadapan minimnya besaran investasi.

Ketiga, meningkatnya subsidi terhadap BBM akan berimplikasi terhadap meningkatnya konsumsi BBM dan semakin ”memanjakan” konsumen dengan subsidi. Data menunjukkan bahwa besaran konsumsi BBM meningkat rata-rata 9 persen per tahun dalam kurun waktu 1980 – 2006 (data BPS, 2007). Sementara itu, suplai atau produksi minyak semakinjenuh, bahkan target produksi tahun 2007 besar kemungkinan akan semakin jauh meleset. Keempat, meningkatnya subsidi BBM berkonsekuensi peningkatan jumlah kendaraan bermotor, yang jika tidak diiringi perbaikan infrastruktur jalan, kemungkinan kemacetan terutama di wilayah perkotaan akan menggila. (mp)       


Return
Apr 30, 2008 Category: Kolom Rektor (Mukhaer Pakkanna) Posted by: najeeb2
Next page: Profil STIEAD