MENYOAL UPAH TKW DI LUAR NEGERI

Setiap 1 Mei digelar Hari Buruh Internasional. Peringatan tersebut dilatari oleh berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politik hak-hak industrial pada awal XIX di Eropa Barat dan Amerika.


 

semarangbisnisPengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan keras dari kalangan kelas pekerja. Perlawanan ini kemudian membuahkan hasil sehingga tuntutan pekerja untuk peningkatan kesejahteraan, peningkatan upah, dan kondisi pekerja dapat tercapai.

Peringatan ini bisa menjadi inspirasi tidak saja bagi kaum buruh pabrik, tapi semua kelas pekerja termasuk TKW PRT (Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga) asal Indonesia di luar negeri. TKW PRT ini dianggap ”pahlawan devisa”, tapi nasib mereka merana. Berbagai kasus penganiayaan, misalnya, pemerkosaan, pelecehan seksual, gaji tidak dibayar, penyiksaan fisik dan psikis, dan lainnya, acap menjadi ”menu” keseharian. Padahal mereka memberi remitansi luar biasa bagi peningkatan PDB Indonesia.

Nasib Belum Beringsut

Dari survei CIDES (2007) terlihat bahwa kendati besaran upah TKW PRT belum beringsut, bagi TKW PRT tetap berusaha optimal untuk menyejahterakan keluarga mereka di kampung halaman. Di lapangan asal PRT terlihat secara relatif, mereka yang menjadi PRT di luar negeri, keluarga yang mereka tinggalkan di tanah air mulai sedikit meningkat status kesejahteraannya. Namun harap dicatat, mereka di luar negeri menguras tenaga dan cucuran keringat siang-malam untuk memperoleh upah yang kurang wajar, terutama di negara-negara Timur Tengah. Bahkan wawancara yang CIDES lakukan terhadap TKW PRT yang ada di Terminal III Soekarno Hatta banyak menjawab, upah yang mereka kirim ke kampung halaman tidak disisakan atau ditabung untuk keperluan hidupnya di negara penempatan. Mereka hanya hidup atas “pemberian” dari majikan, misalnya makan dan minum gratis di rumah majikan sepanjang mereka bekerja di sana.

Dari survei terlihat beberapa negara tujuan hingga saat ini belum mengambil kebijakan tentang peningkatan besaran upah TKW PRT di luar negeri. Di negara penempatan, pada beberapa kasus, pemerintahnya tidak mau campur tangan urusan besaran upah TKW PRT. Urusan upah adalah urusan pribadi majikan dengan PRT. Dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir  terutama pada 11 (sebelas) negara yang dijadikan sampel survei, baik yang berada di kawasan Asia Pasifik maupun di kawasan Timur Tengah, kelihatannya belum beranjak. Padahal beberapa negara tujuan TKW PRT ini, misalnya, Arab Saudi, UEA, Oman, Malaysia, Taiwan dan Korea Selatan, telah mengalami eskalasi peningkatan GDP dan Pendapatan Perkapita yang melebihi angka 100 persen. Pada kasus Arab Saudi misalnya, GDP-nya naik 105,8 persen, UEA naik 107 persen, Malaysia melejit naik 179,4 persen dan Taiwan naik sekitar 100 persen.

Sementara itu, data perkembangan ekonomi yang bisa dijadikan landasan penentuan besaran upah selain pertimbangan kenaikan GDP, yakni inflasi, pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Untuk kawasan Asia Pasifik, yakni; Malaysia, inflasi rata-rata 3 persen, pendapatan per kapita US$ 16.291 dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 4 persen; Hongkong tumbuh rata-rata 8,9 persen, inflasi rata-rata 1,9 persen dan pendapatan perkapita naik menjadi US$ 38.127; Taiwan, pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen, PDB per kapita US$ 27.122; Singapura memiliki pendapatan per kapita US$ 26.833 dan total PDB sebesar 124 milyar; dan Korea Selatan memiliki pendapatan naik US$ 17.700.

Untuk kawasan Timur Tengah, yakni Arab Saudi memiliki pendapatan perkapita sebesar US$ 15.338 dan PDB sebesar US$ 576 milyar; UEA memiliki pendapatan perkapita sebesar US$ 23.818 dan PDB sebesar US$ 103,5 milyar; Bahrain memiliki pendapatan perkapita sebesar US$18,817 dan PDB sebesar US$ 14,61 milyar; Qatar memiliki PDB sebesar US$ 576 milyar; Oman memiliki pendapatan perkapita sebesar US$15.649 dan PDB sebesar US$37,2 milyar dan Kuwait memiliki pendapatan perkapita sebesar US$26.8 Milyar dan PDB tumbuh sebesar 61, persen dan total PDB sebesar US$ 4700 milyar.

Jika dibandingkan dengan kenaikan besaran tingkat upah TKW di negara-negara tersebut tampaknya hanya bergeser antar 25 – 35 persen. Bahkan untuk kasus Arab Saudi, Bahrain, Oman, Hongkong dan Taiwan, selama 10 tahun terakhir belum beranjak naik. Arab Saudi misalnya, masih tetap pada kisaran SR600 yang bila dikonversi ke dalam rupiah maka besarnya hanya Rp1.451.840 pada kurs US$1= Rp9.074.  Hal ini semakin parah jika dihitung upah riil dikonversi dalam nisbah kurs rupiah terhadap US$ yang telah terdepresiasi sebesar 275 persen terhitung sejak tahun 1996/1997.

Ini artinya, purchasing power TKW PRT jika upah mereka peroleh di negara tujuan dikonversi ke dalam kurs rupiah, upah tersebut kelihatan meningkat. Tapi, jika diukur nisbah upah riil TKW PRT di negara penempatan terhadap GDP, maka kenaikan upah tersebut justru anjlok rata-rata 53,5 persen. Dari survei CIDES  diperoleh data, ternyata upah TKW PRT termasuk rendah dibandingkan dengan upah tenaga kerja asing lainnya yang bekerja untuk jabatan yang sama di beberapa negara tujuan penempatan TKW. Sebagai contoh, upah PRT asal Fillipina, relatif lebih tinggi dibanding PRT yang berasal dari Indonesia. Untuk PRT Filipina yang bekerja di Timur Tengah, pihak POEA (Philippines Overseas Employment Agency) telah menetapkan Household Service Workers (HSWs) pada awal 2007, minimal rata-rata sebesar US$ 200 atau ekuivalen Rp 1.800.000,-. Sementara di Korea Selatan dan Taiwan, POEA menetapkan upah HSWs minimal US$400 .

Adanya disparitas upah relatif antar TKW PRT dengan upah tenaga kerja dari negara lain, seperti PRT asal Filipina, bisa jadi disebabkan adanya perbedaan tingkat keterampilan, penguasaan bahasa dan bargaining position. Bahkan pada banyak kasus, terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami TKW PRT di luar negeri diantaranya upah tidak dibayar oleh majikan, upah dibayar tidak sesuai dengan perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, adanya pemotongan upah TKW PRT yang dilakukan oleh Mitra Kerja (agen) di luar negeri dan PPTKIS (PJTKI).

Perlunya Ketegasan

Belajar ketegasan dari Filipina, yang perlu pemerintah lakukan adalah, Pertama, memperjuangkan secara tegas besaran upah TKW PRT di luar negeri. Besaran upah yang ditetapkan dalam PK itu dinilai masih sangat rendah dan tidak feasible untuk saat ini.

Kedua, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah progresif mempercepat penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan masalah hak upah TKW PRT di luar negeri. (mp)


Return
Apr 30, 2008 Category: Kolom Rektor (Mukhaer Pakkanna) Posted by: najeeb2
Next page: Profil STIEAD