JERITAN PILU BURUH PEREMPUAN

Kabar pilu menggelayut, tatkala mendengar berita atas nasib korban terbakarnya pabrik mercon milik PT Panca Buana Cahaya Sukses di Kosambi, kabupaten Tangerang pada akhir Oktober 2017 lalu (Koran Sindo, 27/10), . Terhitung, 49 korban tewas terpanggang panasnya api. Rerata korban adalah perempuan muda di bawah usia 20 tahun. Para korban tewas, karena banyak terjebak pintu pabrik yang terkunci. Tidak ada pintu darurat dan pintu hanya boleh dibuka ketika waktu makan siang. Pabrik mercon ini mempekerjakan 103 buruh harian lepas, yang bekerja dari jam 08.00 hingga 17.00 dengan rerata upah Rp20.000 – 60.0000 per hari tanpa uang makan.


 

elshintaPola ini mirip dengan peristiwa penyekapan buruh-buruh pabrik panci CV Cahaya Logam di kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Sepatan, Tangerang pada medio 2013. Pemilik perusahaan berdalih, ingin menekan biaya operasional perusahaan dengan pola kerja paksa, diiringi penyekapan, gaji rendah, hingga pengabaian hak-hak buruh.

Fakta miris ini mengingatkan pola perbudakan, yakni penindasan atau perampasan hak kehidupan buruh. Para pekerja adalah buruh informal yang bekerja untuk orang lain di sebuah perusahaan resmi. Mereka, kata Keith Hart (1971), diberi upah tanpa kontrak, hanya berdasarkan kesepakatan lisan dua orang, yaitu antara pekerja dan pemberi kerja. Pola ini juga tidak jauh beda dengan pola perbudakan di zaman Hindia Belanda, yakni kerja rodi dan cultuur stelsel (sistem tanam paksa).

Buruh Informal

            Secara makro, memang terjadi penurunan jumlah pengangguran nasional. Namun, penurunan itu dikompensasi meningkatnya jumlah angkatan kerja di sektor informal. Pada saat yang sama, jumlah pekerja di sektor formal menurun 0,75 persen. Pada Februari 2017, pekerja informal sebesar 58,35 persen sedangkan sektor formal hanya 41,65 persen.

Buruh perempuan yang bekerja PT Panca Buana Cahaya Sukses di Kosambi, Tangerang berkategori pekerja informal. Tidak satu pun kontrak kerja atau perjanjian hitam di atas putih yang pekerja miliki. Mereka hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan langsung bisa bekerja. Upah pun berfluktuasi sesuai selera manajemen pabrik dan pemilik modal.

Saya teringat, selama dua tahun berturut (2014-2016) selalu berkunjung menemui kaum ibu-ibu berumah tangga di wilayah pantai utara kabupaten Tangerang melakukan riset partisipatif, termasuk di kecamatan Kosambi. Wilayah ini berada di tepi bibir pantai nan elok. Awalnya, masyarakat Kosambi hidup bertumpu pada kehidupan ekonomi pesisir dan nelayan. Karakternya sangat egaliter, terbuka, demokratis serta pekerja keras, sebagaimana galibnya wilayah nelayan/pesisir di tempat lain di Tanah Air.

Hidup di wilayah pesisir, apalagi hanya mengandalkan sumber kehidupan dari hasil laut, kemudian ditempa ganasnya alam, tentu membentuk karakter hidup warga menjadi keras dan pantang menyerah (Kusnadi, 2002). Secara sosio-kultural, menurut Rokhmin Dahuri (2001), kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan penuh ketidakpastian. Roda kehidupan masyarakat wilayah pesisir/nelayan yang lebih banyak mengadu nasib di lautan dan membutuhkan keuletan tenaga serta waktu bekerjanya mulai petang hingga pagi hari berikutnya, membuat masyarakat termasuk kaum perempuan kurang perduli terhadap pentingnya makna pendidikan anak. Di tengah ketidakpastian penghasilan para nelayan yang setiap harinya menggantungkan hidup pada “kemurahan hati” lautan dan pesisir, ikut menambah melemahnya kesadaran pendidikan orang tua.

Ketidapkastian itu pula berpengaruh pada rendahnya tingkat penghasilan masyarakat pesisir/nelayan. Mereka bertumpu pada jenis usaha: perikanan tangkap, perikanan tambak, dan pengelolaan hasil perikanan. Selain itu, juga di pengaruhi faktor lingkungan, musim dan pasar. Rendahnya tingkat penghasilan masyarakat pesisir, membuat kaum perempuan ikut terlibat menopang aktivitas ekonomi keluarganya.

Acapkali mereka yang menjadi buruh hasil laut, selalu terjerat lingkaran setan kemiskinan yang akut jika dibanding wilayah pertanian. Kultur laut/pesisir menjadi way of life yang sulit bergeser, karena laut telah menjadi filosofi hidupnya. Maka, tidak mengherankan, kaum perempuan di wilayah ini sudah terbiasa dengan pekerjaan yang keras, ulet, tekun, disiplin tinggi dan tanpa menyerah.

Kapitalisasi Buruh

Oleh karena posisi geografis wilayah pantai utara kabupaten Tangerang yang strategis dan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para pemodal kakap pun mulai tergiur. Mereka mulai mengintip dan beroperasi di wilayah Kosambi dan sekitarnya, terutama masifnya pendirian pabrik, kawasan-kawasan industri, berdirinya komplek pergudangan Pantai Indah Dadap, dan kawasan-kawasan wisata baru. Bahkan, masuknya ‘si naga buas‘ PIK 2 Agung Sedayu Grup turut mengubah peta sosio-kultural masyarakat nelayan dan pesisir.

Konsekuensinya, keguyuban dan egalitarisme warga mulai terkoyak. Warga, terutama kaum perempuan “terpaksa“ mulai beralih profesi, menjadi buruh pabrik. Para pemodal sengaja memanfaatkan “kepolosan alias keluguan“ warga, memberi upah ala kadarnya. Tidak ada kontrak kerja, apalagi hanya bermodalkan KTP. Tidak usah ditanyakan mana registrasi kepesertaan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS)? Warga di tepian pantai dan pesisir sudah terbiasa dengan  kerja over-time, tekun, dan disiplin sesuai komando pemberi kerja.

Warga menganggap, perintah dari komandan (pemberi kerja) ibarat terpaan ganasnya alam. Apapun mereka lakukan, asal mereka bisa bertahan hidup dan bisa mengepulkan asap dapur keluarga. Ternyata para pemodal yang disokong aparat Pemerintah Daerah (Pemda) telah menyulap izin dengan melabrak kaidah-kaidah perizinan. Ujungnya, pemodal kakap itu “bekerliaran“ di kampung-kampung nelayan dan pesisir, sementara pemilik modal hanya remote control usahanya dari jarak yang jauh. Mereka tidak pernah melihat fakta pilu yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, pejabat Pemda “cuci tangan“ seolah tidak bertanggung jawab.

Inilah fakta pilu perbudakan buruh. Bagaimana mungkin kita membicarakan relasi harmonis dan kohesi sosial masyarakat jika masih terjadi diskriminasi sosial dan perbudakan yang dilakukan para pemilik modal terhadap buruhnya. Bagaimana mungkin kita mempraktikkan kehidupan Pancasila jika terjadi pemisahan struktur masyarakat ke dalam strata sosial. Teringat pesan Asghar Ali Engineer (20012) bahwa: “segala bentuk penindasan, diskriminasi kulit, bangsa dan jenis kelamin, penumpukan kekayaan dan pemusatan kekuasaan akan menciptakan kelas sosio-ekonomi yang menindas”. Manusia, apapun profesi dan kedudukanya, ia tetaplah manusia yang memiliki hak sebagai mahluk individu dan hak sebagai mahluk sosial sehingga ia setara satu dengan yang lain. Para pemilik modal telah memperlakukan para buruh perempuan sebagai budak dan jongos. (mp)


Return
Nov 12, 2017 Category: Kolom Rektor (Mukhaer Pakkanna) Posted by: najeeb2
Next page: Profil STIEAD