Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Pajak: Masih Menggantang Asap?

Oleh: Mukhaer Pakkanna | Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Penyakit menahun kembali menyembul. Penerimaan pajak hingga akhir September 2017, masih jauh dari harapan. Terekam dari data Dirjen Pajak, ternyata baru 53,5 persen dari target Rp 1.283,6 triliun. Bahkan, ibarat menggantang asap untuk bisa mendaki target sesuai UU No. 8/2017 tentang APBNP 2017. Di tengah makin mengendornya penerimaan pajak sektor migas yang dipicu melemahnya harga pasar migas dunia, performa realisasi penerimaan pajak nonmigas hingga Agustus 2017, mengalami penciutan. Baru 52,39 persen dari target APBNP 2017. 

Dalam UU APBNP 2017, target pajak nonmigas dipatok Rp1.241,79 triliun. Dengan ciutnya data penerimaan pajak, proyeksi realisasi hingga akhir 2017 berkisar antara Rp1.094,88 triliun hingga Rp1.169,86 triliun. Bahkan, bisa jadi realisasi 2017 ini akan jauh lebih rendah tinimbang penerimaan 2016. 

Kita mafhum, kebijakan amnesti pajak pada 2016 setidaknya mampu menambah penerimaan pajak nonmigas karena dibantu uang tebusan senilai Rp103 triliun. Sementara tahun 2017, setoran performa amnesti pajak tidak terdengar lagi kabar beritanya. Lagi pula, obsesi asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,2 persen dan inflasi 4,3%, menjadikan beban mengejar target perumbuhan penerimaan pajak 16,16 persen kian terseok-seok. Kalaupun capaian pertumbuhan itu tercapai, itu tandanya ada sesuatu yang un-natural alias ada yang ajaib, tidak sesuai sunatullah.  

Penyakit Menahun

Pertanyaan yang perlu disodorkan, mengapa penyakit menahun itu selalu menyembul? Sesuai data yang terekam, hanya pada tahun 2008, target penerimaan pajak yang berhasil dicapai. Namun, secara umum, dari tahun ke tahun, rasio pajak di Indonesia selalu bergerak pada zona yang malas bergerak, rentang 11 – 13 persen. Pada 2016, pembayaran pajak dari WP orang pribadi baru sekitar 36 juta, padahal menurut BPS (2016), jumlah penduduk Indonesia yang bekerja saja menvapai 93,72 jutajiwa. 

Data ini berbicara, bahwa potensi penerimaan pajak di Indonesia sangat dahsyat. Namun, beberapa riset mengonfirmasi, ternyata beberapa negara berkembang, terutama enam negara di Asia Tenggara, rasio pajaknya juga di bawah 20 persen terhadap PDB. Jika dikomparasikan dengan negara-negara maju, terutama di Eropa, menurut temuan Eurostat (2014), rerata memiliki rasio penerimaan pajak sebesar 38,8 persen terhadap PDB.

Terkonfirmasi, bahwa faktor yang memengaruhi rasio pajak di negara berkembang, salah satunya pendapatan per kapita yang rendah, kemudian kontribusi sektor pertanian terhadap PDB minimalis, distorsi perdagangan, dan korupsi (Gupta, 2007). Lebih jauh, juga ada faktor tata kelola pemerintahan (good governance) dan kontribusi industri terhadap PDB (Ajaz & Ahmad, 2010).

Menurut Gupta (2010), bahwa di Asia Tenggara, faktor yang memengaruhi rasio pajak (tax ratio) negara anggotanya terdiri atas tiga variabel, yakni basis pajak berupa pendapatan per kapita, laju inflasi, ekspor-impor (X-M), non-basis pajak berupa pemberantasan korupsi, dan struktur ekonomi berupa kualitas regulasi dan kontribusi pertanian. Dalam rentang 2000 – 2010, faktor yang berpengaruh signifikan terhadap rasio pajak pada tujuh negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam adalah pengendalian korupsi, inflasi, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, kontribusi ekspor-impor terhadap PDB, serta regulasi.

Namun, menurut Gupta (2007) dan Ajaz (2010), ternyata pendapatan per kapita tidak memberikan pengaruh signifikan di Asia Tenggara. Hal itu disebabkan oleh kurangnya kemampuan negara-negara Asia Tenggara meningkatkan kapasitas penerimaan pajaknya. Sementara, sektor pertanian bahkan menunjukkan pengaruh negatif terhadap rasio pajak. Ihwal ini membuktikan, pekerja di kawasan Asia Tenggara, sebagian besar pekerja informal dan bersifat under-ground economy. Ditambah lagi, transaksi dan penyimpanan uang cenderung tidak menggunakan sistem perbankan, karena tingkat literasi keuangan dalam zona 20 – 25 persen dari penduduk. Lebih parah lagi, pencatatan keuangannya pun masih sederhana, bahkan acap tidak dilakukan. 

Selain riset, Gupta (2007) dan Ajaz (2010), ternyata faktor regulasi di suatu negara punya peran signfikan. Mengonfirmasi data Bank Dunia, indeks kualitas regulasi, pendekatan yang biasa digunakan Bank Dunia untuk menilai kualitas regulasi, juga menunjukkan pengaruh positif terhadap rasio pajak. Hal ini dimungkinkan karena peningkatan kepercayaan sektor swasta terhadap pemerintah. Artinya, kualitas regulasi termasuk ketegasan atau law enforcement sangat penting. Ketegasan ini akan melahirkan trust, dan trust ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama dunia usaha.

Sementara itu, kaitan peningkatan indeks pengendalian korupsi juga berdampak pada meningkatnya rasio pajak. Sejauh ini, upaya bersama negara Asia Tenggara sudah dilakukan secara formal. Pada 2005, parlemen negara Asia Tenggara membentuk South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC). 

Pertemuan diadakan setiap tahun untuk membahas pemberantasan korupsi. Pada 2013, pertemuan SEAPAC diadakan di Indonesia. Dari event itu, lahirlah Deklarasi Medan yang berkomitmen untuk tidak menoleransi pada tindak korupsi. Pemerintah negara-negara Asia Tenggara perlu meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Jika pemberantasan korupsi ini berjalan efektif dan fair, rasio pajak otomotas bisa terdogkrak naik.

Genjot Penerimaan

Beranjak beberapa fakta di atas, dalam rangka menggenjot penerimaan pajak dan menurunkan tensi penyakit penerimaan pajak yang menahun, langkah perlu dilakukan. Pertama, pemerintah harus melakukan reformasi mendasar terhadap regulasi perpajakan, dalam hal ini terkait penyederhanaan peraturan perpajakan yang dianggap rumit. Tentu, ihwal ini juga perlu didukung law enforcement yang lebih baik terhadap WP yang mangkir membayar pajak. Otoritas pajak di Afrika Selatan, misalnya, tidak segan-segan menyita aset WP yang terindikasi melakukan penipuan dalam pelaporan pajak. 

Kedua, pemerintah harus memaksimalkan pengejaran atas WP yang belum melaporkan harta mereka yang disimpan di luar negeri lewat berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral. Misalnya, kesepakatan Pertukaran Data Otomatis (AEoI) yang rencananya diimplementasikan Indonesia pada 2018. 

Dan ketiga, pemerintah perlu lebih optimal menggali penerimaan pajak dari jenis-jenis pajak potensial. Misalnya, mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang bisa sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Ketimpangan muncul salah satu karena ketidakadilan perlakukan wajib pajak, terutama bagi yang kecil dan marjinal.

 

DIREKTORI KHUSUS