Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Religiositas Hattanomics

…“daulat tuanku (radja) mesti diganti dengan daulat rakjat! Tidak lagi seorang bangsawan, bukan pula seorang tuanku, melainkan rakjat sendiri jang radja atas nasibnja”. (Mohammad Hatta, Kumpulan Karangan, 1953, h. 75).

Di tengah disorientasi nasionalisme ekonomi yang dipicu luruhnya identitas ideologi ekonomi Pancasila, maka kembali kita diingatkan oleh pemikiran ekonomi Bung Hatta. Bung Hatta lahir di Bukittinggi 12 Agustus 1902, di tengah berkecamuknya imprealisme. Keprihatinan terhadap nasib rakyat yang tertindas dan miskin memicu spirit Hatta untuk bangkit melakukan perlawanan intelektual. Belakangan, pemikiran dan perlawanan intelektual Bung Hatta, diformulasi dalam terminologi hattanomics. Dalam hattanomics, nasionalisme dan kedaulatan ekonomi menjadi titik perhatian. Hattanomics bercorak pada realitas lokal, kemudian diabstraksikan dalam formula konstitusi negara.

Corak pemikiran seperti itu, bukan tanpa dasar. Sejak remaja, Hatta sangat prihatin eksploitasi bangsa asing terhadap kekayaan alam kita. Bung Hatta mengatakan “yang hendak kita persoalkan ialah kedudukan soal usaha ekonomi dalam masyarakat kita. Kaum produsen sebagian yang terbesar terdiri daripada bangsa kita. Kaum konsumen pula. Tetapi kaum distributor terdiri daripada bangsa asing. Dan, inilah satu pokok yang penting yang menjadi sebab kelemahan ekonomi rakyat kita” (Sritua Arief, 1998).

Makna Religiositas

Salah satu corak hattanomics adalah karakter religiositasnya yang kental. Religiusitas dimaknai sebagai kesalehan terhadap ajaran agama. Islam, sebagai agama yang dipeluk Bung Hatta, ditafsirkan Hatta sebagai ajaran fungsional. Artinya, agama Islam harus berfungsi dalam proses-proses penguatan masyarakat. Islam tidak saja ada di dalam teks, tapi juga dalam konteks. Karena itu, tujuan agama Islam adalah membangun peradaban universal, di mana menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Abbas (2010) menyebutkan, langkah Hatta menjadikan Islam sebagai agama fungsional, kompatibel dengan maqâshid al syarî’ah dari tujuan ajaran Islam.

Kita akui, dalam fakta sejarah, Bung Hatta tidak dikategorikan sebagai “kelompok pejuang Islam”. Bahkan beberapa kalangan menganggap, Hatta “terlibat” menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Karena itu, Hatta dimasukkan ke dalam “kelompok nasionalis” bersama  Soekarno, Soepomo, Sjahrir, dan lainnya. Bahkan, Endang Saifuddin Anshari mengelompokkannya sebagai “nasionalis muslim sekuler”.

Namun, dalam konteks substansi, bukan prosedural keberislaman, pemikiran Hatta yang bercorak hattanomics sangat religius. Dari beberapa kajian akademik, terutama kajian pemikiran ekonomi, gagasan Hatta tentang ekonomi, memiliki spirit religiusitas keislaman yang luar biasa. Kendati tidak menggunakan kalimat simbolik keislaman, tapi nuansa dan pemaknaan ekonomi religiusitasnya sangat kental.

Tampaknya, Bung Hatta menginginkan agar substansi ajaran Islam harus memberi rahmat universal tanpa menggunakan “jubah” keislaman.  Pada gagasan kemerdekaan ekonomi misalnya, Hatta memiliki konsep, bagaimana menegakkan dan  menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera.  Untuk itu, perlu terciptanya  “efisiensi sosial“, yang diartikan bagaimana ekonomi negara ini bisa dikelola secara bersama dengan ketepatgunaan tinggi, sehingga rakyat secara keseluruhan benar-benar merasakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Nilai Ekonomi

Corak religiusitas hattanomics terlihat pada nilai ekonomi (economic value). Di antara nilai-nilai dasar yang menonjol dikedepankan Hatta adalah nilai dasar kepemilikan relatif, keadilan, kebersamaan, dan persaudaraan. Untuk tegaknya nilai-nilai dasar itu, menurut Hatta diperlukan sejumlah nilai instrumental; Pertama, menyangkut kerjasama ekonomi dengan penekanan kepada  koperasi, kedua, peran negara dan demokrasi ekonomi. Negara menurut Hatta harus berperan aktif dalam kehidupan perekonomian.

Karena itu, arah dan tujuan serta strategi pembangunan ekonomi menurut Hatta harus diarahkan dan ditekankan di antaranya kepada terciptanya pemenuhan kebutuhan pokok, jaminan sosial, peningkatan daya beli rakyat, pembangunan infrastruktur perhubungan dan transmigrasi, penataan pertanahan, lingkungan, ekspor dan impor agar tujuan dan cita-cita sosial bangsa dan rakyat Indonesia dapat diwujudkan.

Hal ini menandakan, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama (at-ta’wun) beradasarkan atas asas kekeluargaan dan kerjasama (syirkah). Tentu, instrumen operasionalnya, menurut Hatta adalah koperasi. Koperasi akan memberikan tempat yang sama antara kaya dan miskin untuk saling kerjasama.

Ketiga, jaminan sosial. Selain Pasal 33, pasal 34 UUD 1945 juga mengakomodasi secara riil gagasan Hatta. Dalam pasal itu disebutkan “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hatta memandang, masalah kemiskinan tidak saja terkait dengan masalah ekonomi, tapi juga terkait dengan kehidupan keagamaan seseorang. “Jangan dikira orang miskin yang begitu banyak, hidup meminta-minta akan taat beragama. Mereka malahan menyumpah-nyumpahi, mengapa Tuhan menjadikan nasibnya begitu jelek” (Abbas, 2010).

Keempat, tentang penataan pertanahan (landreform). Dalam perspektif Hatta, landreform penting karena tanah adalah faktor produksi yang penting, alat menghasilkan. Ini artinya, baik buruknya penghidupan rakyat tergantung kepada keadaan milik tanah. Selain itu, kata Hatta, “tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang seorang untuk menindas dan memeras hidup orang banyak”. Bahkan Hatta menambahkan, “tanah tidak boleh lagi menjadi obyek perniagaan yang diperjualbelikan semata-mata untuk mencari keuntungan” (Swasono, 1999).

Perspektif Hatta ini tentu sangat religius. Tanah dituntut untuk dikelola dan diproduktifkan bagi yang memilikinya agar tercipta kesejahteraan di tengah masyarakat. Dengan demikian, menurut Abbas (2010), menjadi illat bagi pencabutan dan pengalihan kepemilikan serta pengolahan tanah tersebut dalam Islam bukanlah masalah luas tanah yang dimiliki seseorang, tetapi “karena tanah tersebut dibiarkan, tidak dikelola”.

Hal ini sejalan dengan dialog antara Umar bin Khattab dengan Bilal, seperti yang dinukil Taqyuddin an Nabhani, Umar berkata kepada Bilal; “..bahwa Rasulullah saw tidak akan memberikan (lembah) itu kepadamu untuk kamu pagari agar orang-orang tidak bisa mengambilnya, akan tetapi beliau memberikan  kepadamu agar kamu menggarapnya. Maka ambilah dari tanah tersebut yang sanggup kamu kelola dan yang lain  (yang tidak bisa kamu kelola) kamu kembalikan”.

Dalam konteks dinamika ekonomi saat ini yang semakin pragmatis dan nir-ideologi, sangatlah kompatibel jika nilai-nilai religiusitas dalam setiap kebijakan ekonomi begerak terintegralistik. Hanya persoalan, penangkapan spirit religiusitas yang kerap banyak dipraktikkan baik para pengambil kebijakan ekonomi maupun para pemuka agama, hanya melihat religiusitas dalam demensi tekstual, sehingga menjadikan agama sebagai justifikasi jangka pendek. Universalitas ajaran agama pun menjadi tereduksi.

DIREKTORI KHUSUS