Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Arus Mudik Dana Remitansi

             Setiap menjelang Idul Fitri, dana remitansi yang masuk ke wilayah perdesaan asal TKI migran, mengalir cukup deras. Remitansi yang masuk ke provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, sebagai salah satu lumbung terbesar asal TKI, tercatat Januari 2017 saja, telah berada dikisaran Rp111,9 miliar. Pada 2016, tercatat total remitansi yang arus mudik ke NTB sebesar Rp1,78 triliun (Bisnis, 2/3). Secara nasional, data Bank Indonesia (BI), total remitansi TKI pada 2015 mencapai Rp119 triliun. Besaran dana ini ternyata mampu melampuai target capaian program monumental Pemerintah, yakni amnesti pajak per 25 Januari 2017 yang hanya Rp110 triliun dan berselisih sempit dana repatriasi yang dijanji-maniskan para konglomerat yang mencapai Rp140 triliun (Hindharno, 2017).

            Mengalir derasnya arus remitansi ini tidak boleh dianggap sepele, karena setidaknya berdampak, pertama, terjadi penguatan ekonomi keluarga TKI. Kokohnya ekonomi keluarga, menjadi basis pengurangan tingkat kemiskinan nasional. Kedua, mampu menggerakkan ekonomi desa. Masuknya dana remitansi memberi multipilier effect terhadap penguatan jaring pengaman sosial, yang tentunya melindungi masyarakat miskin dari pelbagai turbulensi ekonomi yang bisa memicu mereka kembali terjerembab jerat kemiskinan.

Jaring pengaman sosial ini penting dalam membangun interaksi program asuransi sosial, kesehatan, pendidikan, jasa keuangan, penyediaan utilitas dan program dana desa yang digelontorkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yang anggarannya dalam APBN 2017 sebesar Rp60 triliun.


Penguatan Ekonomi

            Besaran dana remitansi itu, sejatinya mampu memompa ekonomi perdesaan tempat TKI berasal. Studi Bank Dunia (2010) di beberapa negara berkembang mengonfirmasi, arus remitansi mampu menekan angka kemiskinan. Dalam 2000 – 2007 misalnya, remitansi mengurangi angka kemiskinan 26,7 persen, menekan ketimpangan 55,3 persen dan meningkatkan pengeluaran marjinal konsumsi makanan 8,5 persen.

            Untuk konteks remitansi TKI, komposisi kontribusi TKI perempuan ternyata lebih tinggi dibanding TKI pria dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Besarnya kontribusi itu, menurut data BNP2TKI (2015), karena jumlah TKI migran lebih banyak perempuan dibanding pria. Data tercatat, pada 2015, jumlah TKI migran sebesar 429.872 dengan persentase perempuan 57 persen dan pria 43 persen.

Sementara merujuk survei Asia Research Institute (ARI), para TKI perempuan dominan bekerja di sektor domestik, cenderung mengirimkan remitansinya lebih besar dibandingkan tiga jenis pekerjaan lainnya yang didominasi pria, misalnya, sektor pertanian, konstruksi, dan produksi. Dominan dana remitansi dimanfaatkan untuk mencukupi keperluan sehari-hari (35 persen), selain biaya pendidikan dan keperluan anak-anak (26 persen) (Mila Arlini, 2013).

            Merujuk hasil survei itu menegaskan, arus remitansi TKI perempuan ternyata menyasar pada aspek penguatan ekonomi keluarga inti (nucleus family). Yakni, ekonomi entitas rumah-tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota keluarganya (Page & Thomas, 2007).  Riset BNP2TKI menyebutkan, keberadaan satu orang TKI setidaknya dapat menghidupi tiga sampai empat orang dalam keluarganya. Dengan jumlah TKI migran sebesar 4 juta orang yang tersebar lebih dari 100 negara, setidaknya mampu menyelamatkan 20 juta orang di dalam negeri sehingga tidak jatuh miskin.

Maka, dalam menggerakkan ekonomi perdesaan, alokasi dana remitansi seyogyanya diarahkan pada peningkatkan pendidikan, kesehatan dan usaha-usaha produktif keluarga. Bagaimanapun, TKI perempuan tidak ada yang mau menjadi TKI migran dalam rentang yang lama. Karena itu, pengelolaan dana hasil remitansi itu, tidak semata untuk kegiatan konsumtif dan fisik tapi harus diatur dalam manajemen lembaga keuangan yang kredibel.


Koperasi Perempuan

Dalam pengelolaan dana remitansi di perdesaan, peran lembaga keuangan mikro (LKM) terutama koperasi setidaknya harus hadir menyapa keluarga TKI yang ditinggalkan. Model KSU Bina Sejahtera di Desa Sumberboto, Wonotirto Blitar, misalnya, yang anggotanya dominan perempuan, secara signifikan mampu memanfaatkan hasil remitansi itu. Dengan dipelopori Ibu Tukirah, KSU ini membentuk Arisan Hari Raya dan menggerakkan kegiatan produktif, misalnya, mendirikan toko, membeli sawah, hewan ternak, mesin produksi, dan lainnya, serta pinjaman modal kepada anggota. KSU yang dikelolah ibu-ibu ini menggerakkan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan mengubah pola pikir masyarakat (Srirahayu, 2013).

Model KSU Bina Sejahtera ini cukup sukses karena mampu memanfaatkan kearifan lokal, seperti memanfaatkan tradisi hari raya, tradisi keagamaan, keguyuban masyarakat, dan ketekunan kaum perempuan dalam mengelola usaha. Tentu tidak lupa pula, KSU ini menggunakan manajemen kelembagaan usaha dan keuangan akuntabel serta memiliki tata kelola yang baik, prosedur rekruitmen, mekanisme simpan pinjam, dan sistem renumerasi. Sehingga optimalisasi dana remitansi menjadi lebih diproduktifkan.

Konsep yang ditawarkan Kementerian Tenaga Kerja RI dengan model Desmigratif atau Desa Migran Produktif pada awal 2017 misalnya, sejatinya sudah mewakili. Desmigratif dikelola dengan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. Namun, jangan sampai dana remitansi dalam model Desmigratif itu digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana (sapras) desa, seperti listrik, jembatan, jalan desa, sekolah, dan lainnya. Karena pengadaan sapras sejatinya sudah teralokasi dari dana APBN melalui Dana Desa. Dana remitansi yang dikelola oleh LKM harus difokuskan pada penguatan ekonomi keluarga (pendidikan, kesehatan, kegiatan produktif, dan lainnya).

Dengan pengelolaan dana remitansi oleh LKM yang dikelola kaum perempuan, bisa mempercepat penekanan angka kemiskinan. Studi Mayoux (2009), yang mengelaborasi peranan LKM dan penguatan perem[uan di bebera wilayah Afrika (Kamerun, Zimbabwe, Afrika Selatan, Kenya, dan Uganda). Mayoux mengemukakan, perempuan merupakan inti dari keluarga. Penurunan jumlah kemiskinan perempuan, secara otomatis menurunkan jumlah kemiskinan. Dengan demikian, perlunya kesadaran bahwa menggerakkan ekonomi desa, partisipasi kaum perempuan menjadi prioritas. Karena itu, dibutuhkan dukungan aparat desa dan tokoh-tokoh kharismatik untuk menjadi pelopor mengkoordinasi pemanfaatan maksimal dana arus mudik remitansi dengan aransemen kelembagaan ekonomi desa yang produktif.

DIREKTORI KHUSUS