Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Intoleransi Ekonomi

Cukup menarik tema yang diangkat Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 – 26 Februari 2017, yakni “Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan”. Tema ini sangat relevan, setidaknya didasarkan pada ancaman luruhnya kohesifitas sosial di tengah arus demokratisasi yang telah dibajak dan dicabik kepentingan oligarki ekonomi dan politik.

Terbatasnya aksesibilitas rakyat terhadap sumberdaya ekonomi akibat kekuatan oligarkis tersebut telah memicu rasa ketidakadilan, ketimpangan dan intoleransi ekonomi yang makin akut, yang bukan tidak mungkin bisa merongrong kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, tugas suci Muhammadiyah adalah bagaimana meluruskan arah kiblat bangsa agar keadilan sosial bisa terawat dengan baik.

Sebagai komponen bangsa, Muhammadiyah sesuai teologi surah al-Ma’un (QS: 107) bergerak melakukan pemihakan kepada kaum miskin, telantar, tertindas, termarjinalkan, memberdayakan anak yatim dan kelompok mustad’afin yang jumlahnya makin masif. Tugas suci itu sesuai amanat Visi Muhammadiyah 2025 yang dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang, yakni “Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Dalam mencapai visi itu, dijelaskan bahwa format masyarakat Islam yang sebenar-benarnya diaktualisasikan dalam gerakan yang multivariasi melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), gerakan jamaah dan  dakwah jamaah, keluarga sakinah, qoryah thoyyibah, dan secara inklusif dalam format Islamic civil society, di samping melalui berbagai langkah pembentukan jamaah-jamaah di akar rumput atau ranting

Intoleransi Ekonomi

Format gerakan Muhammadiyah itu tentu sangat tepat dalam meluruhkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi. Muhammadiyah memandang, akar kegaduhan bangsa saat ini bukan semata soal penistaan agama, tapi lebih dipicu semakin akutnya patologi sosial berupa intoleransi ekonomi. Bung Hatta (1975) berpesan, bahwa damai hanya bisa tegak di atas keadilan sosial.  Dengan demikian, jangan berharap ada perdamian (toleransi) jika keadilan tidak tegak (intoleransi). Karena itu, fakta-fakta ketidakadilan dan intoleransi ekonomi harus diamputasi. Bagaimana mungkin kita bisa hidup toleran jika pendapatan negara, dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya. Sementara 80 persen penduduk – atau lebih dari 205 juta orang – rawan merasa tertinggal. Ataukah 50 orang terkaya di Indonesia kekayaannya mencapai US$102 miliar atau sekitar Rp1.326  triliun. Nilai kekayaan sebesar ini ekuivalen dengan 16 persen dari PDB Indonesia (2015).

Dalam rentang 2005-2014, bagian 10 persen terkaya di Indonesia menambah konsumsi mereka sebesar 6 persen per tahun, setelah disesuaikan dengan inflasi. Bagi 40 persen masyarakat termiskin, tingkat konsumsi mereka hanya tumbuh kurang dari 1,6 persen per tahun. Bahkan, pada 2014 konsumsi dari 10 persen penduduk terkaya setara dengan total konsumsi dari 54 persen penduduk termiskin (Bank Dunia, 2014).

Bagaimana mungkin kita bisa hidup toleran, jika tanah (lahan) di Indonesia dikuasai pemilik modal raksasa dan asing?  Bayangkan jika 0,2 persen penduduk, menguasai 66 persen aset lahan nasional. Merujuk riset Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 2015),  sekitar 35 persen daratan Indonesia dikuasai 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara. Seperti yang diungkap the Institute For Global Justice (IGJ) kepemilikan lahan secara besar-besaran ini dilindungi Undang-Undang No 25 Tahun 2007. Sejak 2007 para pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan paling lama 95 tahun. Sehingga  hingga kini 175 juta hektar atau setara 93 persen luas daratan di Indonesia dimiliki para pemodal swasta dan asing.

Bagaimana kondisi ketimpangan di Jakarta sebagai titik episentrum kegaduhan politik nasional? Mahalnya harga tanah di Jakarta tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan bisnis properti. Merujuk konsultan properti, Knight Frank, menobatkan Jakarta diperingkat tertinggi dalam perkembangan dari 30 kota lain di dunia. Global Cities Index (2014) meliputi perkembangan pasar real estate di kota-kota besar dunia. Konsekuensianya apa? Tentu warga miskin kota menjadi korban penggusuran lahan, bahkan secara biadab. Demikian juga, lahan di kawasan penyangga Jakarta juga dikuasai oleh pengembang properti raksasa yang menggandeng asing.

Mengonfirmasi hasil riset Universitas Tarumanagara (2012),  ada 28 kota baru di Area Metropolitan Jakarta atau Jabodetabek dikuasai tujuh pengembang besar. Ketujuh pengembang tersebut adalah Sinarmas Land, Jaya Real Property, Lippo Group, Sumarecon, Paramount Land, Alam Sutera dan Bakrieland Development. Bahkan, MNC Group, salah satu kerajaan bisnis di Indonesia,  membangun sebuah tempat wisata mewah berlokasi di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. Tempat wisata mewah itu memerlukan tanah seluas 2000-an hektar. Tempat wisata mewah itu tentu diperuntukkan bagi kalangan berduit, bukan kaum melarat yang tidak punya tanah.

Luruskan Kiblat Ekonomi

Nasionalisme ekonomi luruh karena regulasi telah memberi “karpet merah” kepada pemilik oligarki modal dan politik untuk berdaulat. Dampaknya, identitas ekonomi nasional yang didadasarkan pada makna ideologi ekonomi Pancasila telah kehilangan arah. Makna pasal 33 UUD 1945 di mana kebijakan ekonomi tidak lagi “disusun” sesuai makna konstitisi ekonomi nasional, tapi dibiarkan “tersusun” sendiri oleh mekanisme pasar yang telah dirampas oleh kekuatan oligarkis.

Nasionalisme ekonomi memastikan negara tidak boleh menjadi jongos bagi sekelompok kecil elite ekonomi dan politik. Bagi Muhammadiyah, harus menjadi keyakinan kolektif, bahwa melalui nasionalisme ekonomi akan mampu menepis paradoks wajah ekonomi Indonesia selama ini, yakni negeri yang terkenal kaya-raya tetapi rakyatnya banyak melarat. Meminjam ungkapan Bung Karno (1964), nasionalisme ekonomi Indonesia adalah turunan langsung dari sosio-nasionalisme. Artinya, nasionalisme ekonomi Indonesia memang merawat kolektivisme dan menentang kapitalisme. 

Demokrasi ekonomi, meniscayakan terbukanya ruang partisipasi dan emansipasi pelaku ekonomi rakyat. Karena itu, diperlukan simultansi transformasi sosial dan ekonomi, guna membangkitkan gerakan ekonomi yang berwajah kebersamaan dan kekeluargaan. Maka langkah pertama, lakukan segera reformasi pertanahan dengan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan, termasuk sertifikasi lahan rakyat yang hanya bergerak di mulut pejabat pemerintah. Rediistribusi ruang dan tanah dapat terjadi untuk mencapai sasaran negara dalam pemerataan kemakmuran. Perlunya kebijakan batas maksimum, agar setiap orang mengerjakan tanah berdasarkan kemampuannya. Kedua, negara harus selalu menyapa rakyatnya. Berikan aksesibilitas yang seluas-luasnya bagi ekonomi rakyat, dan jangan biarkan ekonomi rakyat dieksploitasi oleh pemilik modal dengan dalih modernisasi ekonomi.

DIREKTORI KHUSUS