Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Ketidakadilan Ekonomi dalam Prahara AHOK

Sudah dua bulan terakhir, blantika perpolitikan nasional dikuras “prahara Ahok”, sebagai titik episentrum. Prahara ini telah menciptakan kutub polarisasi di masyarakat. Peran media sosial (medsos) telah menjadi wahana “perang urat saraf” (psywar), yang oleh Daughterty dan Janowitz  (1990) disebut sebagai sarana efektif melakukan propaganda dan agitasi.

Dipicu pernyataan kontroversial Ahok tentang isi QS. al Maidah ayat 51,  yang ketika itu Ahok sebagai pejabat publik Gubernur DKI Jakarta, telah menuai banyak kecaman. Kemudian belakangan meletus demonstrasi masif ratusan ribu orang pada 4 November 2016 dan direncanakan kembali pada 2 Desember 2016. Meletusnya demonstrasi masif itu bukan tanpa alasan, setidaknya, pertama, Ahok dianggap telah memasuki wilayah sensitif, menafsirkan dan memprovokasi agama lain yang bukan keyakinannya. Kedua, sebagai pejabat publik,  ia sulit menjaga lidah sehingga kekecewaan publik berlarut. Ketiga, unsur sentimen suku, agama, ras, dan etnis kurang dipertimbangkan. Tampaknya, Ahok abai fakta sensitifitas sosial itu.

Bertalian dengan alasan itu, sejatinya “prahara Ahok” hanyalah sebuah “puncak gunung es”. Yakni, kekecewaan publik terhadap fakta ketidakadilan dan ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah berakar. Pernyataan kontroversial Ahok, merupakan pemantik awal dari kekecewaan publik teutama mereka yang selama ini terhalangi aksesibilitasnya ke sumberdaya sosial, ekonomi dan politik. Kekecewaan itu menggumpal kusut ibarat “api dalam sekam”, kemudian tersulut atas tuduhan penisataan al Qur’an dan selanjutya dikhawatirkan menjadi efek “bola liar”.

Ketimpangan Sosial

Stigma simbolik terhadap sosok Ahok karena dianggap representasi dari pengusung kuasa ekonomi dan politik yang tidak adil.. Di sisi yang lain, rakyat yang secara numerikal mayoritas umat Islam, telah banyak merasakan sebagai korban ketidakadilan ekonomi dan politik. Bung Hatta (1975) sudah lama berpesan, bahwa damai perlu ditegakkan, damai hanya bisa tegak di atas keadilan sosial. Perdamaian dalam Islam, bagi Hatta, yakni; (1) perdamaian tidak syak lagi adalah cita-cita Islam; (2) didikan Islam adalah didikan damai; (3) kata kunci dalam Islam adalah perdamaian; (4) perdamaian senantiasa menjadi titik tolak Islam; (5) Islam memimpin kita ke jalan damai; dan karena itu, (6) hukum yang setinggi-tingginya dalam Islam adalah damai.

Dengan demikian, jangan berharap ada perdamian jika keadilan tidak tegak. Karena itu, fakta-fakta ketidakadilan dan ketimpangan harus diselesaikan. Bagaimana mungkin kita bisa hidup damai jika pendapatan negara, dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya. Sementara 80 persen penduduk – atau lebih dari 205 juta orang – rawan merasa tertinggal. Ataukah 50 orang terkaya di Indonesia kekayaannya mencapai US$102 miliar atau sekitar Rp1.326  triliun. Nilai kekayaan sebesar ini ekuivalen dengan 13  persen dari PDB Indonesia (2015).

Kemudian dalam rentang 2005-2014, bagian 10 persen terkaya di Indonesia menambah konsumsi mereka sebesar 6 persen per tahun, setelah disesuaikan dengan inflasi. Bagi 40 persen masyarakat termiskin, tingkat konsumsi mereka hanya tumbuh kurang dari 1,6 persen per tahun. Bahkan, pada 2014 konsumsi dari 10 persen penduduk terkaya setara dengan total konsumsi dari 54 persen penduduk termiskin (Bank Dunia, 2014).

Ataukah, bagaimana mungkin kita bisa hidup damai, jika tanah (lahan) di Indonesia dikuasai pemilik modal raksasa dan asing?  Bayangkan jika 0,2 persen penduduk, menguasai 66 persen aset lahan nasional. Merujuk riset Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 2015),  sekitar 35 persen daratan Indonesia dikuasai 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara.

Maka, tidak mengherankan, jika persoalan ketimpangan penguasaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ataupun sumber daya alam selalu menjadi prahara. Bahkan, pemerintah membabi buta dalam memberikan izin dan hak eksploitasi hutan, lahan tambang, perkebunan besar, dan pembukaan tambak tanpa mempertimbangkan nasib warga miskin yang hidup dari lahan tersebut. Ihwal itulah yang menimbulkan ketimpangan struktur penguasaan tanah yang akut.

Justru yang membuat miris, seperti yang diungkap the Institute For Global Justice (IGJ) kepemilikan lahan secara besar-besaran ini dilindungi Undang-Undang No 25 Tahun 2007. Sejak 2007 para pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan paling lama 95 tahun. Sehingga  hingga kini 175 juta hektar atau setara 93 persen luas daratan di Indonesia dimiliki para pemodal swasta dan asing.

Bagaimana kondisi ketimpangan di Jakarta sebagai titik episentrum “prahara Ahok’? Mahalnya harga tanah di Jakarta tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan bisnis properti. Merujuk konsultan properti, Knight Frank, menobatkan Jakarta diperingkat tertinggi dalam perkembangan rerata Global Prime Cities Index (2014), Jakarta mengungguli perkembangan dari 30 kota lain di dunia. Global Cities Index meliputi perkembangan pasar real estate di kota-kota besar dunia. Konsekuensianya apa? Tentu warga miskin kota menjadi korban penggusuran lahan, bahkan secara biadab. Demikian juga, lahan di kawasan penyangga Jakarta juga dikuasai oleh pengembang properti raksasa yang menggandeng asing.

Mengonfirmasi hasil riset CIDES (2014) dan Universitas Tarumanagara (2012),  bahwa 28 kota baru di Area Metropolitan Jakarta atau Jabodetabek dikuasai tujuh pengembang besar. Ketujuh pengembang tersebut adalah Sinarmas Land, Jaya Real Property, Lippo Group, Sumarecon, Paramount Land, Alam Sutera dan Bakrieland Development. Bahkan, MNC Group, salah satu kerajaan bisnis di Indonesia,  membangun sebuah tempat wisata mewah berlokasi di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. Tempat wisata mewah itu memerlukan tanah seluas 2000-an hektar. Penguasaan lahan ribuan hektar untuk pembangunan kawasan wisata mewah itu tentu menambah ketimpangan kepemilikan lahan di Jabodetabek.

Tegakkan Keadilan

Alih-alih sentimen keagamaan merupakan faktor determinan “prahara Ahok”, faktor ketidakdilan dan ketimpangan yang justru lebih fundamental pemicunya. Mengapa reproduksi ketidakadilan selalu mengemuka? Karena negara selalu melakukan pembiaran. Negara yang diwakili aparatur pemerintahnya selalu memihak kepemilik modal dan tengkulak. Hiruk pikuk demokrasi politik, membutuhkan pasokan dana dari pemilik modal. Perselingkuhan antara pemilik modal dan penguasa politik telah mencederai makna demokrasi politik.

Di sisi yang lain, demokrasi politik tidak berjalan baik jika demokrasi ekonomi tidak tegak. Demokrasi ekonomi, seperti yang dijelaskan dalam pasal 33 UUD 1945 ditandai oleh, “dilakukannya produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat”. Sri Edi Swasono (2003) menyebutkan, dalam  rangka demokrasi ekonomi, semua anggota masyarakat harus turut serta dalam melakukan produksi, turut menikmati hasil-hasilnya, dan yang lebih penting, turut serta dalam mengendalikan berlangsungnya proses produksi dan distribusi.

Karena demokrasi ekonomi tidak tegak, aksesibilitas rakyat ke sumberdaya-sumberdaya ekonomi menjadi terhambat. Sementara demokrasi ekonomi hanya dijadikan asesori politik para penguasa dan politisi. Dengan demikian lahirlah ketimpangan. Ihwal ketimpangan sudah dingatkan Bung Hatta bahwa, “demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi hanya akan menyebabkan berjayanya kepentingan individu di atas kepentingan orang banyak”.

Dengan demikian, inti “prahara Ahok” adalah bagaimana menyelesaikan persoalan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Jangan sampai negeri yang kaya raya ini, yang memiliki sumberdaya alam yang masih tersisa banyak dan memiliki khasanah keragaman budaya, kearifan lokal, etnis, suku, agama, dan lainnya, hanya dimiliki oleh kelompok tertentu.

Maka langkah pertama, lakukan segera reformasi pertanahan dengan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan, termasuk sertifikasi lahan rakyat yang hanya bergerak di mulut pejabat pemerintah. Ihwal ini sangat terkait degan kehidupan rakyat. Rediistribusi ruang dan tanah dapat terjadi untuk mencapai sasaran negara dalam pemerataan kemakmuran. Pengaturan ini dimaksudkan supaya setiap orang mencapai skala usaha ekonomi yang cukup dalam pemanfaatan produktivitas lahan. Perlunya kebijakan batas maksimum, agar setiap orang mengerjakan tanah berdasarkan kemampuannya.

Kedua, negara harus selalu menyapa rakyatnya. Berikan aksesibilitas yang seluas-luasnya bagi ekonomi rakyat, dan jangan biarkan ekonomi rakyat dieksploitasi oleh pemilik modal dengan dalih modernisasi ekonomi. Saya yakin, sentimen ujaran kebencian antara kelompok akan pupus jika keadilan dan pemerataan dikelola secara benar dan tegas oleh negara.

DIREKTORI KHUSUS