Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Islam dan Soft State

ISLAM DAN SOFT STATE

Mukhaer Pakkanna


    Dalam buku the Asian Drama, Gunnar Myrdall pernah mengategorisasikan dua jenis budaya, hard state dan soft state. Budaya hard state, kata Myrdall adalah jenis budaya yang tegas, konsisten, taat pada rule of law, disiplin tinggi, produktif, dan berpandangan jauh ke depan. Sementara soft state, adalah jenis budaya yang lemah, inkonsisten, kurang displin, kurang memanfaatkan waktu, malas, dan kurang taat pada rule of law. Menurut Myrdall dalam studinya tahun 1960-an, banyak negara di Asia, termasuk Indonesia, mengalami kebangkrutan ekonomi, miskin dan disertai praktik korupsi yang merajalela sebagai akibat dari ketidakmampuan negara-negara tersebut menciptakan dan menerapkan hukum serta aturan-aturan yang jelas dan tegas. Negara-negara semacam inilah yang dikategorikan sebagai `negara lunak` (soft state).

    Budaya soft state setidaknya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang sudah lama menghujam dalam suatu tradisi masyarakat. Nilai-nilai, kata Koentjaraningrat dalam buku Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan (1974), bermula dari kebiasaan, agama, norma, dan kaidah yang menjadi keyakinan dan sudah berurat-berakar dalam tradisi suatu masyarakat.

    Akumulasi dari variabel nilai-nilai inilah yang telah mempengaruhi konstruksi budaya soft state. Namun, yang menjadi pertanyaan menggelitik adalah, apakah agama Islam, yang merupakan pemeluk mayoritas negeri ini turut serta dalam konstruksi budaya itu? Apakah Islam berada di luar mainstream nilai-nilai kontributif, sehingga Islam lepas dari segala macam problema patologi sosial?

Islam adalah Given?

    Perilaku keagamaan merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh pemahaman, penafsiran, dan tradisi keagamaan yang merupakan variabel independen. Ekspresi perilaku keagamaan di masyarakat secara korelatif dipengaruhi tiga variabel itu. Sehingga, tatkala Islam sebagai agama yang dianut puluhan juta penduduknya di Indonesia memberikan nilai-nilai kontributif dalam konstruksi budaya soft state, maka sesungguhnya ia terkait dengan perilaku keagamaan yang dianut umatnya. 

    Perilaku keagamaan di mana pun di dunia ini akan memberikan citra ke publik. Jika perilaku keagamaan didominasi pemahaman, penafsiran dan tradisi keagamaan yang radikal, maka yang muncul adalah streotyping citra perilaku keagamaan yang fundamentalis. Begitu juga sebaliknya, jika pemahaman, penafsiran dan tradisi keagamaan yang ramah dan sejuk, maka akan mengekspresikan perilaku keagamaan yang moderat (QS. 107; 21).

    Dengan demikian, perilaku keagamaan yang dianut umat Islam di tanah air telah turut serta dalam konstruksi budaya soft state. Tidak heran jika maraknya fenomena aktivitas keislaman, yang diindikasikan semakin membengkaknya angka jamaah haji, semaraknya aktivitas pengajian di kalangan elite, artis, dan di masyarakat, serta munculnya lembaga-lembaga keislaman seperti lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan Islam, dan lainn-lainya, sesungguhnya masih terkait dengan perilaku keagamaan. Ini artinya, kesemarakan itu masih pada dataran fenomena (artifisial), belum masuk dalam tataran pemahaman dan tradisi yang substantif.

    Coba ditelaah bahwa fenomena itu belum otomatis membawa agama Islam memberikan kontribusi dalam kontruksi hard state. Buktinya, kesemarakan fenomena kurang diiringi meningkatnya produktivitas, kecerdasan, kedisiplinan, ketaatan terhadap hukum yang dilakukan oleh umat Islam. Bahkan sebaliknya, fenomena semaraknya aktivitas keislaman justru diiringi dengan fenomena semaraknya kriminalitas, korupsi, dan rendahnya social trust di kalangan masyarakat. Kesemarakan fenomena aktivitas keislaman belumlah  ekuivalen dengan lahirnya masyarakat yang beradab (civility), lahirnya masyarakat hard state, dan masih terlalu jauh dalam khayalan baldatun thayyibatun wa robbun ghafur.

    Dengan konstatasi seperti itu, perilaku keagamaan di Indonesia sejatinya harus direformulasi. Islam tidak sekadar di tempatkan dalam tenda yang given,  sulit untuk dijangkau dan repot untuk ditafsir ulang. Islam, kendati given (QS. 9; 128, QS. 17; 81) ia harus bergerak dan bekerja. Tentu hal ini sangat terkait dengan pemahaman, penafsiran dan tradisi keislaman yang dianut umatnya. Agama Islam baru bisa bergerak, jika umatnya bergerak. Jika pemahaman, penafsiran dan tradisi keislaman yang ada selama ini diawetkan dan tidak direformulasi dan direviltalisasi baik teks maupun semangatnya, bukan tidak mungkin, agama Islam akan terus menjadi stigma bulan-bulanan masyarakat. Tatkala semarak kriminalitas dan korupsi terus bergulir dengan tidak diiringi dengan meningkatnya kualitas insani, daya saing dan produktivitas masyarakat Indonesia, agama Islam akan terus distigmatisasi sebagai agama yang kurang mampu menstimulasi konstruksi budaya hard state.

Sopistikasi ajaran Islam!

    Boleh diasumsikan bahwa tidak satu pun negara-negara maju yang menganut budaya soft state. Mereka adalah negara-negara yang berada dalam kisaran budaya hard state. Bahkan mereka bukanlah negara yang a-teis, tapi negara teis, yang tetap mengaku adanya Tuhan. Mereka yang berbudaya hard state, adalah mayoritas negara-negara yang beragama. Negara-negara di Eropa dan AS, adalah negara yang masih mengakui secara mutlak eksistensi keagamaan.

    Namun, mengapa mereka bisa mengembangkan budaya hard state? Tentu hal ini terkait dengan pemahaman dan penafsiran mereka terhadap agama. Mereka yang menganut budaya hard state, bisa dipastikan ia tidak menempatkan agama dalam genggaman sakralitas yang tidak boleh disentuh (untouchable) oleh akal budi dan pikiran manusia. Justru, agama akan bisa beroperasi secara konkret jika agama disentuh akal budi, pikiran, dan kerja keras manusia. Agama membutuhkan kerja-kerja pemikiran sebelum ia diimplementasikan dalam tataran praksis. Agama yang diturunkan Tuhan akan lebih perfect jika ummatnya mampu menafsirkan agamanya dalam konteks sosio-historis. Ketidakmampuan ummatnya menafsirkan dalam konteks sosio-historis, akan membuat agama bersangkutan akan di lahap oleh fosil sejarah.

    Dalam survei Weber terhadap ajaran Calvinisme yang dibukukan dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1974), secara eksplisit menyatakan bahwa roh kapitalisme sesungguhnya berasal dari sekte Calvinisme dalam agama Protestan. Dalam sekte itu, Weber menguraikan,  bahwa Calvin mengajarkan nilai-nilai kerja keras, kerajinan, kedisiplinan, kemandirian dan kelugasan dalam hidup dan berperilaku keagamaan. Demikian pula dalam ajaran Buddhisme Zen, Shinto dan Konfusionisme disebut-sebut sebagai faktor determinan mendorong lahirnya budaya hard state di berbagai belahan negara maju.

    Dengan demikian, Islam sebagai agama wahyu akan mampu menstimulasi konstruksi budaya hard state jika dilakukan reformulasi pemahaman dan penafsiran yang lebih berorientasi sophisticated. Kemampuan Calvinisme, Zen, Shinto, menstimulasi umatnya dalam konstruksi budaya hard state, karena umatnya mampu menafsirkan ajarannya dalam konsteks sosio-historis. Boleh jadi, Islam akan lebih aplicable jika ia ditafsir dalam metode yang lebih liberal dan bersifat sekularistik untuk memahami konsteks-konteks sosio-historis. Namun yang menjadi persoalan adalah keengganan mayoritas umat Islam untuk mengeluarkan agama dalam genggaman sakralitas. Konsekuensinya, Islam hanya bergerak dalam kisaran wacana surga-neraka dan hitam-putih. Wallahu `a lam.

DIREKTORI KHUSUS