Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Muhammadiyah dan Amnesti Pajak

    Pada Rabu 14 September 2016, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah kedatangan tamu istimewa, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati. Kehadiran Menkeu, tidak terlepas respon Pemerintah untuk mendengarkan hasil rumusan pleno Muhammadiyah di Surabaya pada 7 September 2016, yang mengagendakan salah satu opsi  pengajuan Judicial Review (JR) terhadap UU No 11/2016 tentang Pengampunan Pajak atau populer Tax Amnesty/TA (Amnesti Pajak). Sayang sekali, dalam diskusi Menkeu dan PP Muhammadiyah itu sama sekali tidak menyinggung JR. Bahkan lebih bernuansa silaturahim dan sosialisasi terhadap pentingnya UU tersebut (Republika, 15/9).

    Sebelumnya, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah melalui Rakonas 27-28 Agustus di Yogyakarta, telah mengkritisi beberapa materi UU TA. Setidaknya berkaitan, pertama, watak hukum pemihakan pada makna pasal 33 dan pasal 1 UUD 1945 tidak konkret. Makna kebersamaan dan asas kekeluargaan serta pasal-pasal yang berkait dengan demokrasi dan HAM masih sumir, tidak jelas sasarannya. Kedua, karena ketidakjelasan sasaran, dampaknya masyarakat umum juga terkena sasaran dan menjadi resah dan bingung. Sejatinya, amnesti pajak ditujukan untuk orang yang mengalami masalah dalam kewajiban pajak, termasuk di dalamnya pengemplang pajak dan pemodal kakap yang memarkir belasan ribu triluan dananya di luar negeri.

Bahkan UU TA itu dianggap bersifat pragmatis karena hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan untuk menombok kerugiaan atau menambal kegagalan fiskal (APBN) 2016. Ihwal ini, tentu akan menemui kegagalan karena negara disandera oleh pihak-pihak tertentu yang punya rekaman jejak bermasalah dan penyimpan dana besar di luar negeri.

Kontroversi Internal

    Pernyataan Majelis Hukum dan HAM itu kemudian memicu dan menghangatkan perdebatan publik terhadap pentingnya JR. Terjadilah polarisasi antara pro dan kontra terhadap UU TA.  Keinginan Majelis Hukum dan HAM mengusulkan JR, selain didasari pada materi UU TA yang sumir, juga pengalaman sebelumnya, Muhammadiyah dengan mitranya, telah sukses melakukan JR atau jihad konstitusi di forum Mahkamah Konstitusi (MK), terutama berkaitan UU No. 22 Tahun 2011 tentang Migas dan UU No. 7 Tahun 2004  tentang Sumberdaya Air. Muhammadiyah bersama beberapa tokoh nasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga mengajukan JR terhadap tiga UU bidang ekonomi, yakni UU No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Adanya pernyataan pers Majelis Hukum dan HAM dan menyeruaknya perdebatan penting-tidaknya JR, menjadi pemicu dikeluarkan Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. Beleid yang dikeluarkan 29 Agustus 2016 sudah mengalami penjelasan detail dan signifikan. Tujuan beleid tentu menjawab keresahan masyarakat atas program amnesti pajak. Ihwal penting dalam beleid, bahwa orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia, atau subyek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah PTKP, dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak. Selain itu, harta warisan bukan merupakan obyek pengampunan pajak apabila diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP. Harta warisan juga bukan merupakan obyek pajak apabila sudah dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan pewaris. Demikian juga ketentuan untuk harta hibahan yang bukan merupakan obyek pengampunan pajak.

    Sementara itu, di internal Muhammadiyah sendiri, juga masih terjadi perdebatan hangat. Rapat pleno Muhammadiyah, 7 September 2016 di Surabaya, ternyata belum utuh mendukung rekomendasi JR. Pihak yang lebih netral terhadap UU PP setidaknya mengusulkan, pertama, UU TA tersebut justru menjadi momentum bagi Muhammadiyah atau masyarakat umum untuk menertibkan adminstrasi aset-aset yang dimiliknya. Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang terdiri dari lembaga pendidikan (SD/MI. SMP/MTs, SMK/SMA/MA, SLB, dan PTM), kesehatan (PKU, RS, Klinik, BKIA, BP), lembaga sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi cacat), masjid dan musholla hingga tanah hak milik, tanah wakaf, tanah hibah, yang jutaan hektar luasnya, perlu dilibatkan.

    Merujuk pasal 4 UU TA yang berkaitan tarif uang tebusan atas harta atau aset yang dimiliki di mana menetapkan tarif 2 persen (hingga 30 September 2016), 3 persen (hingga 31 Desember 2016), dan 5 persen (hingga 31 Maret 2017) menjadi peluang karena nilai tarifnya dianggap sangat rendah. Melewati tiga tahapan waktu tersebut, tentu kembali berlaku tarif pajak biasa beserta sanksi dua kali lipat atas keterlambatan pelaporan. Selain itu, dengan diberlakukan Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2017, maka era keterbukaan informasi menjadi keniscayaan. Aset-aset Muhammadiyah dan masyarakat umum, yang tidak ikut dalam program amnesti pajak akan bisa terdeteksi.

    Kedua, diakui rentang waktu sosialiasi dan tiga tahapan seperti bunyi pasal 4 UU TA dianggap sangat singkat dan sulit dipahami oleh publik atau Wajib Pajak. Maka, pihak netral ini tidak mengajukan JR, tapi mengajukan pentingnya mengubah materi pasal 4 ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Perpu harus diajukan ke DPR RI dan ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Ataukah melalui perubahan terbatas terhadap UU TA, berkaitan perubahan redaksi rumusan suatu ketentuan. Usulan ini bertujuan agar klausul pasal 4 memberikan waktu kepada masyarakat untuk menarik nafas dalam memahami makna pelaksanaan UU TA.

Edaran Muhammadiyah

    Setelah perdebatan hangat di internal Muhammadiyah dan mengakomodasi aspirasi publik, maka pada 15 September 2016, PP Muhammadiyah melansir Surat Edaran tentang Masalah UU Pengampunan Pajak No. 448/EDR/1.0/I/2016. Edaran itu setidaknya mengusulkan kepada Pemerintah berkaitan pelaksanaan UU TA. Pertama, perlunya sosialiasi secara maksimal kepada seluruh elemen masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur baik aparatur pajak maupun masyarakat. Kedua, meningkatkan kinerja, integritas, dan kredibilitas aparatur pajak untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan dan menumbuhkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ketiga, memaksimalkan usaha mengembalikan uang negara yang tersimpan di luar negeri, khususnya dari kalangan konglomerat yang terindikasi menyimpan dana di luar negeri dan tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.

Selanjutnya keempat, memastikan agar amnesti pajak tidak menimbulkan dampak buruk terhadap hajat hidup rakyat serta tidak menoleransi tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kecurangan pajak. Dan kelima, melakukan reformasi institusi perpajakan dan mengoptimalkan usaha-usaha penarikan pajak dari wajib pajak sesuai Undang-Undang dengan cara yang lebih sistematis, intensif, elegan, dan santun sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak sekaligus tingkat rasio pajak.

Edaran PP Muhammadiyah tidak otomatis menganulir adanya keinginan sebagian pihak melakukan JR. Namun yang pasti, menengok pengalaman beberapa negara yang melaksanakan amnesti pajak, tingkat kegagalan masih sangat tinggi. Kasus India misalnya, pemberlakukan amnesti pajak justru menemui kegagalan karena tidak berhasil mendongkrak penerimaan pajak secara signifikan. Hal itu terkait ketidaksiapan administrasi dan petugas pajak di lapangan. Maka, mengonfirmasi studi Najeeb Memon dalam  “Designing a Tax amnesty – One Size Does Not Fit All,”  Asia-Pacific Tax Bulletin, Vol 21, No.1(2015), menunjukkan fakta miris dan mengkhawatirkan, yakni sebagian besar pelaksanaan pengampunan pajak di negara berkembang tidak berhasil.

DIREKTORI KHUSUS