Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Bung Hatta dan Bandit Harga

Kendati Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada Juli 2016 mencapai 0,69 persen dan merupakan inflasi terendah Juli sepanjang lima tahun terakhir. Dalam faktanya, Pemerintah masih sulit menekan gejolak harga daging dan pangan hingga usai bulan Ramadhan yang lalu. Bahkan, titah orang nomor satu di negeri ini pun sudah diumumkan, harga daging harus di bawah Rp80.000 per kg, tapi realitasnya harga tetap bertengger tinggi.

Dalam konteks sulitnya mengendalikan gejolak harga daging dan pangan ini, kita kembali diingatkan oleh pemikiran Bung Hatta. Sebagai seorang proklamator, Bung Hatta tahu persis bahwa harga daging dan pangan sejak zaman Hindia Belanda sulit dikendalikan. Bahkan sesudah kemerdekaan pun, gejolak itu ajek. Mengapa demikian? Kata Bung Hatta, karena “usaha rakyat sangat terpecah-pecah,” ekonomi kita, adalah ekonomi segala kecil.

Menurut Bung Hatta, kita harus mencari solusi tepat untuk mengatasi masalah ini... “… tidak dapat ditolong dengan mengadakan bank parikoelir dengan tjap “nasional”, tidak dapat diperbaiki dengan mengadakan perkoempoelan anti riba. Keadaan itu hanya dapat diperbaiki berangsoer-angsoer dengan memberikan soesoenan kepada prodoeksi dan konsoemsi rakjat. Pendeknja dengan mengadakan produksi, konsumsi, koperasi dan dibantu dengan kredit koperasi.

Dengan demikian, solusi utama mengatasi masalah mereka, bukanlah terletak pada pemberian modal kerja. Tetapi bagaimana kegiatan produksi dan konsumsi mereka ditata melalui suatu sistem manajemen atau keorganisasian yang disebut dengan koperasi.

Di mana Koperasi?

Di tengah kurang efektifnya kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga, yang dipicu karena faktor tersendatnya produksi dan “permaianan” rantai pasokan, pertanyaan menarik, di mana posisi koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional saat ini? Bukankah selama ini kegiatan produksi masih dikuasai swasta dan rantai distribusi dimainkan oleh para bandit yang berprofesi sebagai tengkulak?

Koperasi adalah pilar ekonomi bangsa, yang secara konstitusional menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan ekonomi Indonesia. Koperasi, kata Bung Hatta (1955), sejatinya bisa merasionalkan perekonomian, dengan menyingkat jalur produksi ke konsumen. Bagi Bung Hatta, koperasi merupakan senjata persekutuan si lemah untuk mempertahankan hidupnya.

Lantas mengapa harga dimainkan para bandit? Karena “doktrin demokrasi ekonomi” tidak berjalan baik di masyarakat, sementara pemerintah kurang serius memanfaatkan koperasi sebagai wadah pemberdayaan. Bahkan, cenderung hanya sebagai alat dan asesori politik. Padahal “doktrin demokrasi ekonomi”; kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Kemakmuran adalah bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat.

Bayangkan di negara kampiun liberalisme, semacam Amerika Serikat (AS), koperasi produksi hidup survive, tentu dengan “doktrin demokrasi ekonomi”. Bahkan AS, dianggap sebagai rumah bagi koperasi-koperasi terbesar dan tersukses di dunia. Uniknya, kebanyakan dari koperasi terbesar itu bergerak di sektor pertanian dan peternakan. Di AS dikenal adanya the Farm Credit System, sistem kredit yang sangat membantu permodal bagi usaha-usaha koperasi. Selain itu, koperasi di AS diarahkan oleh Departemen Pertanian (USDA) di bawah Biro Pembangunan Perdesaan. Tidak mengherankan, jika koperasi-koperasi terbesar di negeri itu mencakup koperasi peternak sapi (US Premium Beef), kredit pertanian, hingga petani jeruk sunkist (Sunkist Growers Coop) yang produknya bisa ikut dinikmati di Tanah Air. Selain koperasi perdesaan, ada pula Ace Hardware yang ngetop di seantero dunia sebagai “raja” alat-alat pertukangan, yang juga sebuah koperasi.

Besarnya peranan koperasi di AS, telah berdampak pada kemampuan koperasi mengendalikan harga di tingkat konsumen. Produksi susu di California misalnya, 80 persen dikendalikan oleh koperasi yang anggotanya para peternak. Sementara di Tanah Air, produksi petani dikuasai hampir 100 persen pemilik modal, bahkan untuk margin keuntungan, petani hanya menikmati 40 persen dari hasil panennya, sedangkan 60 persennya dimiliki para bandit harga (Indef, 2015).  Di AS, tidak ada ruang sedikitpun bagi para bandit harga untuk memanfaatkan permainan harga di tingkat produksi hingga jalur distribusi ke konsumen. Semuanya dikendalikan koperasi. Maka, tidak mengherankan jika petani dan peternak memiliki tingkat kebahagiaan dan kemakmuran di atas rerata.

Bandit Harga

Perilaku tengkulak dalam memainkan harga pada jalur rantai distribusi demi surplus dirinya dan mengorbankan konsumen, adalah perilaku kejahatan sistemik. Dalam kamus Mancur Olson (2000), perilaku itu disebut bandit. Menurut Olson, model bandit ada dua, yakni bandit menetap (stationary bandits) dan bandit berkeliaran (roving bandits). Munculnya bandit berkeliaran, acapkali diawali dengan melemahnya model bandit menetap.

Bandit menetap sengaja memberi hak keleluasaan warga untuk terus berusaha. Dengan cara itu, bandit akan terus dapat menarik pelbagai pungutan yang merupakan topangan hidupnya. Setelah rezim otritarian rontok, muncullah bandit berkeliaran. Model bandit ini mengokupasi sebuah wilayah, mengeksploitasi habis wilayah, lalu pergi. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menguras habis kekayaan di tempat itu tanpa menyisakan apa pun (Wibowo, 2008).

Dengan dua model bandit ini, sejatinya ikut membunuh koperasi di Tanah Air. Itulah yang menjadi alasan mengapa Bung Hatta selalu berobsesi menghadirkan koperasi di tengah masyarakat. Maka, kendati rezim otoritarian sudah pupus, secara strukural koperasi mati juga dipicu karena aksesibilitas koperasi ke sumberdaya-sumberdaya ekonomi sengaja disumbat. Sementara itu, dalam konteks bandit berkeliaran, ia justru memanfaatkan tidak tercapainya kondisi Pareto Optimal. Artinya, konsumen tidak bisa lagi menyamakan tarif marginal substitusi dan produsen menawarkan barang untuk dijual dengan harga lebih tinggi daripada biaya marjinal produksi. Dengan demikian, jika bandit seperti ini dibiarkan bebas memanfaatkan kondisi moral hazard, maka tidak ada lagi harapan mempertahankan ekonomi Pancasila dan pasal 33 UUD 1945 di Tanah Air.

DIREKTORI KHUSUS